Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pemantauan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Di Bidang Sungai Dan Lintas Daerah Kabupaten Merauke
Kata Kunci:
Public sector accounting, financial reporting and accountabilityAbstrak
The purpose of this research is to analyze the impact of implementing public sector accounting reporting standards and monitoring the quality of financial reports on the performance accountability of government agencies within the Transportation Service Department, specifically in the River and Ferry Shipping Sector of Merauke Regency.
This study involved 60 participants, selected based on criteria determined by the researcher. The data analysis techniques used include simple linear regression analysis, multiple linear regression, validity testing, reliability testing, classical assumption testing, and hypothesis testing through the T-test and F-test, as well as the adjusted coefficient of determination (R²).
The findings reveal a significant influence of the implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards (X1) and Financial Report Quality Monitoring (X2) on the Performance Accountability of Government Agencies (Y) in the Transportation Service Department. The relationship is expressed in the regression formula:
Y = 17.768 + 0.189 X₁ + 0.262 X₂.
This effect was tested using the F-test, which yielded an F-count value of 128.379. Since this value is greater than the F-table value of 3.159 at a 95% confidence level, it confirms a statistically significant simultaneous effect. Together, the implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards and Financial Report Quality Monitoring explains 11.2% of the variance in the Performance Accountability of Government Agencies in the River and Ferry Shipping Sector of Merauke Regency.
Unduhan
Referensi
Adhi, & Suhardjo. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 3(3).
Andini, D., & Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 24(1).
Mangkunegara, A. P. (2015). Sumber Daya Manusia Perusahaan (Cet. ke-12). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(2), 173-187.
Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi, 12(1).
Bastian, I. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi ke-3). Jakarta: Erlangga.
Biduri, S. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Darwanis, D., Saputra, M., & Kartini, K. (2016). Effect of Professionalism, Competence, Knowledge of Financial Management, and Intensity Guidance Apparatus Inspectorate for Quality Financial Statements (Study on Inspectorate Regencies/Cities in Aceh). BRAND (Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 7(1), 28–36.
Edy, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
Harahap, S. S. (2011). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (ed. 1, cet. ke-10). Jakarta: PT Bumi Aksara.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Tentang Kualitas Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (KLK) (Adha et al., 2014).
Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mulyadi, D. (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ponamon, I. F. (2018). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Manado. Jurnal Ekonomi.
Riantiarno, R., & Azlina, N. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, 3(3).
Riduwan. (2015). Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Enggar Trijunanto, Ignatius Arie, Samuel Kombonggey

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.